Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Dilaksanakan Akhir Juni 2008

Jakarta, Senin (9 Juni 2008) -- Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2007/2008 akan dilaksanakan dalam dua periode. Ujian periode I untuk program Paket C dilaksanakan pada 24-27 Juni 2008, sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 1-3 Juli 2008. Ujian Periode II untuk program paket C diselenggarakan pada 11-14 November 2008,sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 18-20 November 2008. Mulai 2008 UNPK diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Senin (9/06/2008).

Hadir pada acara Koordinator UNPK-BSNP Yunan Yusuf, Sekretaris UNPK-BSNP Suharsono, Direktur Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas Ella Yulaelawati, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puspendik Balitbang) Depdiknas Burhanuddin Tolla, dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama Amin Haedari.

Hamid mengatakan, pemerintah tidak menetapkan target kelulusan UNPK, tetapi akan memantau efektivitas proses pembelajaran pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan antisipasi terhadap peningkatan jumlah peserta UNPK tahun 2008. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena dari banyaknya siswa yang tidak lulus pada UN formal. "Tetapi juga karena program Paket A, B, dan C reguler, serta homeschooling yang setiap tahun berjumlah sangat signifikan," katanya.

Hamid menyebutkan, jumlah kelulusan peserta UNPK 2007 Paket A 79,1 persen, Paket B 86,84 persen, Paket C IPS 76,32 persen, dan Paket C IPA 72,66 persen. Sementara jumlah peserta UNPK 2007 kontribusi dari yang tidak lulus UN formal untuk Paket B 60 persen dan Paket C 42 persen.

Yunan menjelaskan, peserta UNPK terdiri atas tiga jenis yakni, peserta reguler dari masyarakat belajar pendidikan kesetaraan, peserta belajar mandiri atau pada homeschooling, dan peserta dari siswa yang tidak lulus pada UN formal.

Yunan mengatakan, khusus untuk peserta dari siswa yang tidak lulus UN formal pada jenjang SMK tidak diperbolehkan mengikuti UNPK. Hal ini, kata dia, disebabkan karena pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak menyebutkan bahwa SMK boleh mengikuti UNPK. Selain itu, kata dia, ada mata pelajaran yang diujikan di UNPK, tetapi tidak dipelajari di SMK. "Kita tegaskan betul untuk SMK tidak boleh lagi mengikuti UNPK," katanya.

Yunan menyebutkan, materi yang diujikan untuk program Paket A meliputi lima mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk program Paket B materinya meliputi enam mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Sementara, lanjut Yunan, untuk program Paket C bidang IPS akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Sosiologi, Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Matematika. Selanjutnya, pada program Paket C bidang IPA akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Yunan menyampaikan, peserta UNPK dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai pada mata pelajaran lainnya minimal 6,00. "Peserta UNPK yang dinyatakan belum lulus dapat mengikuti UNPK periode berikutnya," ujarnya.

Yunan menambahkan, bagi peserta UNPK yang pernah mengikuti UNPK Paket A, Paket B, dan Paket C pada periode sebelumnya dan dinyatakan belum lulus, maka nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari mata pelajaran yang sama. "Jadi kalau dia mengulang pada bulan November, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi ketika dia mengikuti ujian yang kedua itu," katanya.

Burhanuddin menyebutkan, peserta UNPK Paket A sebanyak 58.833 orang, Paket B sebanyak 235.016 orang, dan Paket C IPA dan IPS sebanyak 224.595 orang. Adapun biaya penyelenggaraan UNPK disediakan oleh pemerintah. Untuk Paket C total sebanyak Rp.97.000,00 per siswa. "Artinya mungkin berbeda antara di Jakarta Rp.50.000, sedangkan di Maluku Utara lebih mahal, tapi rata-rata sekian," katanya.

Amin mengatakan, di lingkungan pondok pesantran banyak santri yang tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi mengikuti Pendidikan Kesetaraan. Dia menyebutkan, jumlah institusi yang ikut UNPK sebanyak 620 pondok pesantren tersebar di 178 kabupaten/kota. Adapun jumlah peserta UNPK 2008 di bawah naungan Departemen Agama sebanyak 37.597 orang terdiri atas peserta Paket C 26.493 orang, Paket B 8.276 orang, dan Paket A 2.828 orang.***
Sumber: Pers Depdiknas

Hujan Duit di PKBM

MEMBACA berita seorang motivator ulung Tung Desem Waringin yang tulisannya sering tampil di Koran SINDO Minggu, cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, hujan duit yang disebarkan sejumlah 100 juta dengan pecahan Rp. 100 dan Rp. 5000 ini disebar dari atas helikopter di stadion Sepak Bola Baladika Kesatrian, Serang Seperti tadi pagi disiarkan oleh Radio Elshinta dan detik.com


Sebelumnya, menurut Kompas, rencana pembagian hadiah dari heli itu akan disebar di Senayan mengingat pada acara hari Minggu, 1 Juni 2008 bertepatan dengan hari Lahir Pancasila, akan banyak sekali warga yang berkumpul di sana. Telebih setiap hari Minggu juga banyak orang berolah raga di Senayan. Sayangnya izin untuk menyebarkan duit di senayan tidak jadi. Bahkan Kapolda sendiri belum mendengar kabar itu, dan cenderung tidak mempercayainya. Kalaupun ada, katanya, itu sangat rawan sekali mengundang keriuhan dan cukup membahayakan.

Menurut beberapa media massa gaya Tung Desem Waringin itu merupakan sebuah upaya promosi dalam bukunya yang terkenal "Marketing Revolution". Salah satu kritiknya melalui penyebaran uang seratus juta itu adalah menyinggung para pebisnis dimana promosi besar-besaran namun tidak mendukung penjualan.

Namun jika membaca komentar-komentar berita di detik.com banyak pembaca yang mengcam tindakan itu. "Gimana wibawa pemerintah kok diberi izin menyebarkan uang dari pesawat memang niat baik bagi2 uang tapi caranya itu tdk manusiawi, .... (cut)". Ungkap salah satu komentar. Dan masing banyak lagi komentar pedes yang intinya merasa bahwa penyebaran uang itu adalah cara yang bodoh dan hina seakan menghina kaum miskin.

Yah, apapun yang dikomentari, pembagian uang cara di sebar itu merupakan tindakan yang biasa-biasa saja. Di banyak kampung penyebaran uang itu biasanya diberikan saat sang tuan rumah mempunyai anak baru. Kemddian dikumpulkan anak-anak kecil dan saat itu pemilik rumah menghamburkan uang recehan. Mereka masing-masing senang sekali mendapatkan uang tersebut dan terkenang hingga masa tua.

Memang uang itu sangat berguna, namun alangkah baiknya, pembagian itu dengan cara yang tidak demonstratif seperti dengan helikopter apalagi dengan diliput media. Belum apa-apa seorang bocah kecil terinjak dan pingsan Barangkali kalau boleh usul, alangkah baiknya pembagian uang itu diberikan saja kepada PKBM-PKBM. Yang jelas manfaatnya untuk pendidikan anak-anak yang kurang beruntung.

Bayangkan jika uang Rp. 100 Juta itu bisa diberikan ke PKBM-PKBM kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi perkembangan pendidikan anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan politik tentu akan membawa angin segar bagi kita. Maka nama orang semacam Tung Desem Waringin akan diangkat sebagai "pahlawan" pendidikan alternatif dan hujan duit pun turun di PKBM.